Sarmuji Singgung Posisi PDIP Sebagai Penyeimbang: Apa yang Diseimbangkan?

Berita Golkar – Partai Golkar ikut menanggapi soal sikap dan posisi politik PDI-P terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang belakangan disorot oleh elite PKB.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhamad Sarmuji mengatakan bahwa secara posisi, PDI-P memang tidak bergabung dalam pemerintahan. Namun, pelaksanaan fungsi penyeimbang adalah persoalan lain.

“Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,” ujar Sarmuji, Jumat (19/6/2026), dikutip dari Kompas.

Meski begitu, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan PDI-P.

Menurut Sarmuji, tidak perlu ada hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut dari konsep penyeimbang tersebut. “Terserah PDI-P saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDI-P sebagai penyeimbang,” kata Sarmuji.

“Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDI-P memperjelas posisi politiknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jazilul, apabila memilih berada di luar pemerintahan, PDI-P sebaiknya bersikap sebagai oposisi secara tegas dan tidak menunjukkan sikap yang menurutnya masih “abu-abu”.

“Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata,” ujar Jazilul, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis.

Jazilul juga menilai sikap politik PDI-P hingga saat ini belum terlihat tegas. Dia mempertanyakan konsep “partai penyeimbang” yang selama ini disampaikan partai berlambang banteng tersebut.

“Belum, belum. Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa, itu enggak paham,” kata Jazilul.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul untuk merespons beredarnya isu PDI-P berada di balik serangkaian aksi demonstrasi mahasiswa terhadap pemerintah, dan kabar kehadiran Andi Widjajanto dalam unjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta.

Sementara itu, PDI-P menegaskan posisi politiknya sudah jelas berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan menjalankan fungsi sebagai penyeimbang kekuasaan.

Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan, sikap itu telah diputuskan melalui mekanisme organisasi partai dan tidak dapat diintervensi pihak lain.

“Posisi PDI-P sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?” ujar Deddy, Kamis (18/6/2026). []