Berita Golkar – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Muhidin M. Said, memastikan pemerintah pusat telah menganggarkan dan akan mencairkan sisa kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) Sulawesi Tengah. Kepastian ini menjadi titik terang bagi perjuangan daerah mendapatkan hak fiskalnya, sekaligus menyoroti peran wakil rakyat Sulteng lainnya di Senayan.
Muhidin M. Said, yang juga menjabat Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, menyampaikan kabar gembira ini saat menjawab pertanyaan media pada Senin, 17 Agustus 2026. “Sudah dianggarkan, cuma kepastian nilainya belum ada. Insyaallah dana bagi hasil akan cair,” kata Muhidin melalui pesan WhatsApp, memberikan harapan baru terkait pencairan DBH Sulteng.
Sisa kurang salur DBH Sulteng periode 2023–2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp900 miliar. Dari jumlah besar tersebut, baru sekitar Rp13 miliar yang mendapatkan kepastian melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Perjuangan untuk mendapatkan sisa DBH Sulteng yang signifikan ini masih terus bergulir.
Di tengah perjuangan hak fiskal daerah yang begitu krusial, perhatian publik tertuju pada 11 wakil rakyat Sulteng di Senayan, yang terdiri dari tujuh anggota DPR RI dan empat anggota DPD RI. Muhidin M. Said sejauh ini menjadi satu-satunya yang secara terbuka menyuarakan perkembangan dan memperjuangkan penyelesaian DBH Sulteng di tingkat pusat.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait minimnya suara dari 10 wakil rakyat lainnya. Ketika daerah sangat membutuhkan kepastian dan dukungan, publik mempertanyakan langkah nyata para wakilnya di Jakarta dalam menyuarakan isu DBH Sulteng.
“Ini bukan soal minta-minta. Ini soal hak. Tanah kita digali, laut kita dikorbankan, tetapi ketika bicara DBH dan keadilan fiskal, wakil kita di Jakarta ke mana?” tegas Randir Lestari Takraw, Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng, dikutip dari Netiz.
Menurut Randir, 10 wakil rakyat Sulteng memiliki ruang dan kewenangan politik yang luas untuk menyuarakan kepentingan daerah, baik di parlemen maupun dalam forum penganggaran nasional. Masyarakat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi juga menanti sikap, perjuangan, dan hasil nyata dari para wakil yang telah mereka pilih dalam isu DBH Sulteng.
Nama-nama wakil rakyat yang disorot tersebut meliputi Beniyanto, Benny Tamoreka (Golkar), Nilam Sari Lawira (NasDem), Longki Djanggola (Gerindra), Matindas Janusanti Rumambi (PDI Perjuangan), Ellen Esther Pelealu (Demokrat), dan Sarifuddin Sudding (PAN).
Perjuangan DBH Sulteng sendiri bukan hal baru; sejak tahun lalu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong dan mengawal pemerintah pusat agar sisa DBH yang menjadi hak daerah segera disalurkan. Persoalan ini berkali-kali disuarakan sebagai bagian dari perjuangan mendapatkan keadilan fiskal bagi Sulteng.
Kini, setelah Muhidin M. Said menyampaikan bahwa sisa DBH Sulteng telah masuk dalam penganggaran pemerintah pusat, publik kembali menanti partisipasi aktif dari 10 wakil rakyat lainnya. Masyarakat berharap seluruh wakilnya di Senayan berdiri di barisan yang sama untuk kepentingan Sulawesi Tengah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Gubernur Sulawesi Tengah telah berulang kali menyuarakan masalah ini dalam berbagai kesempatan. Ini menunjukkan komitmen daerah dalam mendapatkan hak fiskalnya yang adil dari pusat. []
