Respons PDIP, Misbakhun: Politik Dua Kaki Tidak Elegan, Elite Harus Kedepankan Solusi

Berita Golkar – Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, mengajak seluruh elite politik dan partai politik menunjukkan kedewasaan, kejernihan berpikir, serta konsistensi sikap dalam merespons berbagai dinamika nasional.

Menurut Misbakhun, elite politik perlu menjauhkan diri dari tindakan maupun ajakan bernuansa hasutan yang berpotensi memanaskan situasi. “Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

“Namun, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda,” ucapnya, dikutip dari Kompas.

Misbakhun menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, setiap pandangan yang disampaikan masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional, maupun partai politik harus dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.

Misbakhun meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan bahkan menindaklanjutinya. Ia mencontohkan berbagai masukan terkait dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum,” imbuhnya.

Secara khusus, Misbakhun menyinggung sebagian elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik belakangan ini. Ia pun menghormati kritik yang disampaikan para politikus PDI-P kepada pemerintah. Namun, menurut dia, berbagai kritik tersebut belum menghadirkan gagasan yang substantif dan solutif.

Padahal, kata Misbakhun, PDI-P memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pemerintahan. Dia menilai kondisi tersebut patut disayangkan mengingat PDI-P pernah berada di tampuk kekuasaan dan menghadapi berbagai persoalan yang tidak sederhana.

“PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengopersionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ujar Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan bahwa meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal, setiap partai politik seharusnya tetap menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu, partai politik sebaiknya tidak memainkan politik dua kaki dengan berada di dalam sekaligus di luar kekuasaan.

Misbakhun menilai tidak elok apabila partai politik ikut menikmati apresiasi ketika kebijakan pemerintah mendapat sambutan positif dari masyarakat, tetapi buru-buru mengambil jarak ketika pemerintah menghadapi kebijakan yang sulit dan kurang populer. Menurut Ketua Komisi XI DPR itu, sikap politik yang ambigu bukan praktik yang baik dalam demokrasi.

“Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan,” tambah Misbakhun.

Misbakhun berpendapat bahwa masyarakat membutuhkan kejelasan sikap dari partai politik. Menurut dia, konsistensi politik juga merupakan bagian dari pendidikan demokrasi.

“Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat dibanding sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi,” kata Misbakhun.

Meski demikian, Misbakhun tetap mendorong seluruh partai politik untuk mengedepankan semangat kerja bersama. Sebab, menurut dia, berbagai persoalan bangsa tidak dapat diselesaikan hanya dengan saling menyalahkan, melainkan membutuhkan kontribusi gagasan dari seluruh kekuatan politik.

“Mari kita bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik ialah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat,” kata Misbakhun.

“Politik dengan wawasan kebangsaan di mana nilai-nilai kepentingan nasional harus diprioritaskan daripada kepentingan politik praktis populis,” imbuhnya. []