Gubernur Papua Mathius Fakhiri Minta KemenPAN-RB Atasi Ledakan Jumlah ASN Pasca Pemekaran

Berita Golkar – Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) membantu mengatasi persoalan kelebihan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terjadi setelah pemekaran wilayah.

“Kebutuhan ideal ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sekitar 4.000 orang. Namun, setelah pemekaran, jumlah yang masih tercatat mencapai lebih dari 7.000 orang, sehingga kondisi ini menjadi beban bagi keuangan daerah,” kata Mathius di Jayapura, Papua, Jumat (17/7/2026).

Oleh karena itu, pihaknya meminta KemenPAN-RB menjadikan penataan ASN sebagai agenda prioritas serta mengakui kelebihan ASN sebagai konsekuensi dari kebijakan pemekaran daerah.

“Pada Rabu (15/7) kami sudah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri PAN-RB Purwadi Arianto di Jakarta guna membahas penataan ASN sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua,” ujarnya.

Dia menjelaskan membengkaknya jumlah ASN menyebabkan sebagian besar anggaran daerah, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus), terserap untuk belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan.

“Sehingga ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan berbagai program strategis menjadi semakin terbatas,” katanya lagi, dikutip dari Antaranews.

Oleh karena itu, menurut dia, sebagai salah satu solusi, Pemprov Papua mengusulkan redistribusi sebagian ASN ke kementerian dan lembaga vertikal yang beroperasi di Papua.

“Dengan skema tersebut diharapkan dapat mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah sekaligus memperkuat kapasitas pelayanan instansi vertikal,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah pusat bersama Kementerian Keuangan dapat menyiapkan kebijakan khusus agar penataan ASN dapat dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan para aparatur.

“Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, memperluas ruang fiskal daerah, serta memastikan anggaran pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua,” katanya. []