Berita Golkar – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebut harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) telah menembus kisaran US$105–US$106 per barel di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, rata-rata ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 berada di kisaran US$91–US$92 per barel.
Bahlil mengatakan perkembangan harga minyak tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dicermati pemerintah di tengah dinamika pasar energi global yang semakin tidak menentu.
“Hari ini ICP sudah tembus di angka US$100 per barel, di angka US$106–US$105 per barel. Tapi rata-rata sampai dengan dari Januari sampai dengan bulan Oktober sekarang ICP kita di angka US$91–US$92 per barel,” kata Bahlil saat memberikan keterangan pers seusai menghadiri rapat terbatas ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026). Realisasi ICP sepanjang Januari-Oktober 2026 itu lebih tinggi dari asumsi APBN 2026 yang sebesar US$70 per barel, dikutip dari ekonomi.bisnis.
Menurut Bahlil, ketidakpastian global turut menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, termasuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Dia menyebut cadangan nasional Pertalite dengan angka oktan (RON) 90 berada pada kisaran 16–20 hari. Sementara itu, cadangan untuk jenis BBM lainnya rata-rata berada di atas 20 hari.
Bahlil juga menyoroti kondisi pasokan BBM di Bali yang sebelumnya mengalami kendala akibat keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa. Pemerintah bersama Pertamina dan pemerintah daerah berupaya memulihkan pasokan tersebut.
Per Senin (19/10/2026), cadangan BBM di Bali disebut telah meningkat menjadi 11–12 hari. Pemerintah menargetkan stok tersebut mencapai 15 hari dalam sepekan ke depan agar setara dengan standar cadangan nasional yang dituju.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan sektor energi di tengah perubahan kondisi global, termasuk pergerakan harga minyak yang berpotensi memengaruhi pengelolaan energi nasional.
“Dan saya minta untuk satu minggu ke depan bisa mencapai dengan 15 hari. Sehingga dia betul-betul sama dengan standar nasional,” tandasnya. []
