Profil Enam Ketua DPD I Partai Golkar se-Tanah Papua, Pemimpin dengan Latar Belakang Beragam

Berita Golkar – Membangun Tanah Papua bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan hanya dengan jabatan, tetapi membutuhkan pemimpin yang memahami denyut kehidupan masyarakat, mampu merangkul keberagaman, sekaligus berani mengambil keputusan di tengah tantangan pembangunan yang tidak sederhana. Di balik kepemimpinan Partai Golkar di enam provinsi Papua, hadir sosok-sosok dengan rekam jejak yang berbeda, mulai dari mantan jenderal polisi, akademisi, birokrat, kepala daerah, hingga praktisi hukum yang telah lama mengabdikan diri bagi bangsa.

Melalui artikel ini, Golkarpedia merangkum perjalanan enam Ketua DPD Partai Golkar di Tanah Papua, yakni Mathius Derek Fakhiri di Provinsi Papua, Samaun Dahlan di Papua Barat, Septinus Lobat di Papua Barat Daya, Soedeson Tandra di Papua Tengah, John Tabo di Papua Pegunungan, serta Apolo Safanpo di Papua Selatan.

Keenamnya hadir dengan latar belakang, pengalaman, dan gaya kepemimpinan yang berbeda, namun dipersatukan oleh komitmen yang sama, yakni memperkuat Partai Golkar sebagai kekuatan politik yang dekat dengan rakyat sekaligus menjadi mitra strategis dalam mempercepat pembangunan di Bumi Cenderawasih.

Mathius Fakhiri, Ketua DPD I Partai Golkar Papua

Berbekal pengalaman lebih dari tiga dekade di institusi Polri, Mathius Derek Fakhiri menjelma menjadi salah satu putra asli Papua yang dipercaya memimpin provinsi paling timur Indonesia. Lahir di Ransiki, Manokwari Selatan, pada 6 Januari 1968, Mathius merupakan lulusan Akpol 1990 yang mengawali karier sebagai Pamapta Polresta Banjarmasin sebelum menapaki berbagai jabatan strategis, mulai dari Kapolres Kaimana, Kapolres Jayapura, Kasat Brimob Polda Papua, Wakapolda Papua Barat, Wakapolda Papua, hingga menjabat Kapolda Papua pada 2021–2024.

Ia juga menempuh pendidikan kepolisian berjenjang melalui PTIK (2001), Sespim Polri (2005), dan Sesko TNI (2018), serta meraih gelar Magister Hukum. Pada 2024, Mathius memilih pensiun dini dari Polri untuk mengikuti Pilkada Papua, yang kemudian mengantarkannya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur Papua periode 2025–2030 pada 8 Oktober 2025.

Memasuki dunia politik, Mathius kembali memperoleh kepercayaan besar ketika terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua masa bakti 2025–2030 dalam Musda XI Golkar Papua. Di bawah kepemimpinannya, ia menegaskan komitmen menjadikan Golkar sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Papua yang damai, maju, dan sejahtera.

Bagi Mathius, Golkar harus menjadi rumah besar bagi seluruh anak Papua, memperkuat solidaritas kader, aktif menyerap aspirasi masyarakat, serta menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kombinasi pengalaman sebagai mantan jenderal polisi, kepala daerah, dan pemimpin partai politik menjadikan Mathius Derek Fakhiri sebagai salah satu figur sentral dalam lanskap politik dan pembangunan Papua saat ini.

Samaun Dahlan, Ketua DPD I Partai Golkar Papua Barat

Di balik kepemimpinannya sebagai Bupati Fakfak periode 2025–2030, Samaun Dahlan dikenal sebagai birokrat yang tumbuh dari jenjang pemerintahan hingga dipercaya memimpin daerah dan organisasi politik. Lahir di Tongowai, Maluku, pada 5 Oktober 1968, ia mengawali karier sebagai PNS di Kabupaten Biak Numfor pada 1992 sebelum menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum di Biak Numfor dan Fakfak hingga menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Fakfak.

Lulusan STIA Yapis Biak dan Magister Administrasi Publik Universitas Tribuana Tunggal Dewi Malang ini juga memperkuat kompetensinya melalui berbagai pelatihan manajemen keuangan, penyusunan APBD, dan pendidikan kepemimpinan (Diklat PIM). Berbekal pengalaman tersebut, Samaun maju pada Pilkada Fakfak 2024 bersama Donatus Nimbitkendik dan berhasil memenangkan kontestasi dengan raihan 24.775 suara atau 54,34 persen, sebelum dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati Fakfak pada 20 Februari 2025.

Tak hanya berkiprah di pemerintahan, Samaun juga aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Ia dikenal mendorong pembangunan infrastruktur, memperjuangkan pembangunan Bandara Jacob Patipi, menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran Pasar Thumburuni, serta mendukung penyediaan rumah, air bersih, dan fasilitas ibadah bagi masyarakat. Kiprah tersebut kemudian membawanya dipercaya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat periode 2025–2030.

Di bawah kepemimpinannya, ia menegaskan komitmen memperkuat konsolidasi partai hingga ke tingkat kabupaten, menjalankan kaderisasi secara berkelanjutan, serta melaksanakan arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk mengembalikan kejayaan Golkar di Tanah Papua sekaligus menyiapkan kader-kader terbaik sebagai calon pemimpin daerah pada masa mendatang.

Septinus Lobat, Ketua DPD I Partai Golkar Papua Barat Daya

Berangkat dari pengabdian sebagai birokrat hingga dipercaya memimpin ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, Septinus Lobat menjadi salah satu figur yang menorehkan sejarah baru di Tanah Papua. Lahir di Ndiwi pada 14 Maret 1970, putra asli suku Moi ini mengawali kiprahnya sebagai aparatur sipil negara sebelum dipercaya menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Barat Daya, kemudian menjadi Penjabat Wali Kota Sorong periode 2023–2024.

Berbekal pengalaman tersebut, lulusan Sarjana Hukum STIH Manokwari dan Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) itu maju pada Pilkada Kota Sorong 2024 bersama Anshar Karim dan berhasil meraih 50.255 suara atau 40,89 persen, mengantarkannya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Wali Kota Sorong periode 2025–2030 pada 20 Februari 2025.

Selain memimpin Kota Sorong, Septinus juga dipercaya menakhodai DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya periode 2025–2030 setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) II Partai Golkar Papua Barat Daya. Mengusung semangat memperkuat konsolidasi partai, ia berkomitmen membangun struktur organisasi hingga tingkat akar rumput, meningkatkan kualitas kaderisasi, serta menghadirkan pelayanan politik yang profesional, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.

Di bawah kepemimpinannya, Septinus menegaskan tekad menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik yang semakin besar di Papua Barat Daya dengan semangat “menguningkan” daerah melalui kerja nyata, soliditas kader, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Soedeson Tandra, Ketua DPD I Partai Golkar Papua Tengah

Berbekal reputasi sebagai praktisi hukum kepailitan sekaligus politisi, Soedeson Tandra berhasil membangun kiprah yang kuat di dunia hukum dan politik nasional. Lahir di Maluku Tenggara pada 4 Desember 1963, Soedeson menempuh pendidikan hukum hingga meraih gelar Doktor dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2020.

Sebagai pendiri sekaligus Ketua Umum Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang berkontribusi dalam pengembangan profesi kurator di Indonesia. Berbekal pengalaman tersebut, Soedeson kemudian dipercaya menjadi Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Papua Tengah, dengan komitmen memperjuangkan pembangunan rumah ibadah, penciptaan lapangan kerja, pemberian beasiswa, serta pelestarian budaya sebagai fondasi pembangunan masyarakat Papua Tengah.

Selain mengemban amanah di Senayan, Soedeson juga dipercaya memimpin DPD Partai Golkar Provinsi Papua Tengah setelah terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) II Partai Golkar Papua Tengah pada 2025.

Mengusung semangat persatuan dan konsolidasi, ia berkomitmen memperkuat soliditas kader hingga tingkat kabupaten sekaligus menjalankan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk menjadikan Papua Tengah sebagai salah satu basis terkuat Partai Golkar. Bagi Soedeson, keberhasilan partai hanya dapat diraih melalui kerja kolektif seluruh kader, sehingga Golkar mampu menghadirkan kepemimpinan yang lebih kuat dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Papua Tengah.

John Tabo, Ketua DPD I Partai Golkar Papua Pegunungan

Perjalanan politik John Tabo nyaris selalu beriringan dengan sejarah pembangunan di kawasan Pegunungan Papua. Lahir di Kampung Wuragi, Kabupaten Tolikara, pada 2 Juni 1970, putra asli suku Lani ini memulai kiprahnya sebagai Ketua DPRD Jayawijaya sebelum dipercaya menjadi Bupati Tolikara periode 2005–2010, kemudian Bupati Mamberamo Raya periode 2021–2025.

Berbekal pengalaman panjang di pemerintahan, organisasi kepemudaan, dan politik, John berhasil memenangkan Pilkada 2024 dan dilantik sebagai Gubernur Papua Pegunungan periode 2025–2030. Lulusan Universitas Terbuka dan Universitas Cenderawasih ini juga menyandang gelar Doktor Honoris Causa dari American Institute of Management Studies, Hawaii, serta dikenal sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam perjuangan pembentukan Provinsi Papua Pegunungan melalui kepemimpinannya di Tim Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

Di dunia politik, John Tabo merupakan kader senior Partai Golkar yang telah mengabdi selama lebih dari empat dekade. Pengalamannya mencakup berbagai posisi strategis, mulai dari Ketua DPD II Golkar Tolikara, Wakil Ketua DPD Golkar Papua, hingga dipercaya memimpin DPD Partai Golkar Provinsi Papua Pegunungan.

Di bawah kepemimpinannya, Golkar Papua Pegunungan menargetkan penguatan konsolidasi organisasi, kaderisasi hingga tingkat kampung, serta peningkatan perolehan kursi DPRD pada Pemilu 2029. John juga menegaskan komitmennya merangkul kembali seluruh kader dan simpatisan untuk memperkuat Partai Golkar sebagai kekuatan politik utama yang mampu mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan.

Apolo Safanpo, Ketua DPD I Partai Golkar Papua Selatan

Dari dunia akademik menuju panggung pemerintahan, Apolo Safanpo menjadi salah satu putra Papua yang berhasil memadukan kapasitas intelektual dengan pengalaman birokrasi. Lahir di Agats pada 24 April 1975, Apolo mengawali karier sebagai akademisi di Universitas Cenderawasih (Uncen), mulai dari Ketua Jurusan Teknik Sipil, Pembantu Dekan III, Dekan Fakultas Teknik, hingga dipercaya menjabat Rektor Universitas Cenderawasih periode 2017–2022.

Lulusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS), Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Doktor Teknik Sipil Universitas Diponegoro ini kemudian dipercaya menjadi Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, sebelum mengemban amanah sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan periode 2022–2024. Berbekal pengalaman tersebut, ia dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur Papua Selatan periode 2025–2030.

Selain memimpin pemerintahan, Apolo juga dipercaya memimpin DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan, sebuah amanah yang disambut optimisme para kader di seluruh wilayah Papua Selatan. Kepemimpinannya dinilai mampu memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat kabupaten sekaligus meningkatkan perolehan kursi legislatif pada Pemilu mendatang.

Dengan latar belakang sebagai akademisi, birokrat, dan kepala daerah, Apolo diharapkan mampu menjadikan Partai Golkar sebagai kekuatan politik yang semakin solid sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.