Berita Golkar – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar Yulisman menantang Center of Economic and Law Studies (CELIOS) membuka indikator yang digunakan dalam menilai kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, penilaian buruk terhadap seorang menteri harus didasarkan pada ukuran yang jelas, data yang dapat diuji, serta capaian kebijakan yang telah dijalankan.
Yulisman menilai, kinerja sektor ESDM tidak bisa disederhanakan menjadi satu kesimpulan negatif. Pasalnya, sektor ini mencakup berbagai urusan strategis, mulai dari ketahanan energi, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral dan batu bara, hingga hilirisasi sumber daya alam.
“Atas dasar apa kinerja Pak Bahlil disebut buruk? Kalau yang mau dinilai adalah kinerja, mari bicara dengan indikator kinerja. Buka targetnya, buka realisasinya, lihat kebijakan yang sudah diambil dan ukur dampaknya. Jangan kemudian persepsi dijadikan kesimpulan seolah-olah menggambarkan seluruh kinerja Menteri ESDM. Kinerja pemerintahan tidak bisa dinilai hanya berdasarkan kesan,” kata Yulisman, dikutip dari rm.id.
Ia menyebut sejumlah kebijakan yang tengah dijalankan pemerintah, di antaranya mendorong implementasi B50 untuk mengurangi ketergantungan pada impor solar.
Kemudian, mempercepat proyek Blok Masela dengan nilai investasi sekitar US$20,94 miliar, menata 45.095 sumur minyak masyarakat, mengoptimalkan potensi migas domestik, serta melanjutkan hilirisasi sumber daya alam.
Menurut Yulisman, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan langkah konkret untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
“Jangan seolah-olah tidak ada yang dikerjakan. B50 itu nyata, Masela nyata, penataan puluhan ribu sumur rakyat nyata, hilirisasi nyata. Bahkan persoalan yang selama bertahun-tahun sulit disentuh, seperti sumur rakyat dan pertambangan rakyat, sekarang mulai dibenahi. Koperasi dan UMKM diberikan ruang, pengusaha daerah juga didorong masuk ke rantai usaha pertambangan. Kalau fakta-fakta seperti ini tidak masuk dalam penilaian, tentu wajar kalau kita mempertanyakan kesimpulannya,” tegasnya.
Yulisman juga menyoroti program Listrik Desa (Lisdes) yang ditargetkan menuntaskan elektrifikasi seluruh desa hingga 2029.
Ia menilai, upaya menghadirkan listrik bagi masyarakat di desa dan dusun yang belum teraliri listrik merupakan wujud nyata kehadiran negara.
“Jangan menilai sektor ESDM hanya dari ruang diskusi di Jakarta. Datang ke daerah-daerah yang selama ini belum berlistrik. Bagi mereka, satu desa mendapatkan listrik jauh lebih berarti daripada perdebatan mengenai angka survei. Karena listrik menyangkut pendidikan, kesehatan, UMKM dan masa depan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Yulisman menyebut kajian J.P. Morgan Asset Management menempatkan Indonesia pada jajaran atas dalam ketahanan menghadapi guncangan energi global.
Karena itu, ia menilai kondisi sektor energi nasional tidak tepat jika hanya digambarkan melalui satu penilaian negatif.
“Kita tidak boleh memilih fakta sesuai kesimpulan yang ingin dibangun. Kalau mau objektif, lihat semuanya. Kekurangannya kita kritik, tetapi keberhasilan dan kemajuannya juga harus berani kita akui,” katanya.
Menurut Yulisman, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik akan lebih bermanfaat apabila disusun berdasarkan indikator dan data yang dapat diuji.
“Silakan kritik Pak Bahlil sekeras-kerasnya, tetapi adu dengan data dan capaian. B50 bagaimana, Masela bagaimana, hilirisasi bagaimana, sumur rakyat bagaimana, pertambangan rakyat bagaimana, listrik desa bagaimana. Jangan seluruh kompleksitas pekerjaan sektor ESDM kemudian dipadatkan menjadi satu label ‘buruk’. Menurut saya itu terlalu menyederhanakan kenyataan,” tegasnya.
Ia menegaskan, berbagai kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda swasembada energi, hilirisasi, dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Pak Bahlil sedang menerjemahkan agenda Presiden Prabowo menjadi kebijakan konkret. Kalau B50 berjalan, hilirisasi bergerak, Masela dipercepat, sumur dan pertambangan rakyat ditata, serta listrik masuk ke desa-desa, lalu semua itu tidak dianggap sebagai kinerja, maka kita perlu bertanya: sebenarnya ukuran kinerja yang digunakan itu apa? Kritik harus kita dengarkan, tetapi fakta juga tidak boleh dikalahkan oleh persepsi,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Riau II tersebut. []
