Berita Golkar – Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Ahmad Irawan meminta para menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengumbar kebijakan yang belum matang kepada publik.
Menurut Irawan, penyampaian kebijakan yang belum matang dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami berharap menteri-menteri yang mendukung presiden itu tidak menyampaikan kepada publik kebijakan-kebijakan yang sebenarnya belum matang, Pak. Dan itu bisa berdampak negatif, sekali lagi mempertebal persepsi yang buruk terhadap pemerintahan ini,” ujar Irawan dalam diskusi evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran bersama sejumlah fraksi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Irawan mencontohkan wacana pembayaran gaji melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut dia, wacana tersebut seharusnya dimatangkan terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada publik.
Dia menjelaskan, kebijakan itu berpotensi memengaruhi dana murah yang dikelola bank pembangunan daerah (BPD). Sebab, BPD menjadi salah satu pihak yang menyalurkan pembayaran gaji.
“Kalau dalam perspektif kami di Komisi II, itu bisa membuat bank-bank pembangunan daerah kita itu bisa turun, Pak, dana murah yang didapatkan oleh bank-bank pembangunan daerah, yang dikelola oleh pemda, itu menjadi kurang baik,” kata Irawan, dikutip dari Kompas.
“Nah, yang begitu-begitu yang kami maksud agar kebijakan itu harus matang, komunikasinya baik, dan seterusnya,” sambung Irawan.
Selain kebijakan yang belum matang, Irawan juga menyampaikan sejumlah catatan Fraksi Partai Golkar terhadap program pemerintah selama dua tahun terakhir. Dia menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG), KDKMP, dan dana transfer ke daerah (TKD) sebagai tiga hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan.
Menurut Irawan, ketiga kebijakan tersebut menjadi perhatian karena dampaknya menjangkau masyarakat luas, mulai dari penerima manfaat MBG hingga pemerintah daerah yang berkaitan dengan TKD.
Meski demikian, dia mengakui bahwa pemerintah telah berupaya melakukan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan MBG, terutama dari sisi anggaran. “Dari sisi politik anggaran setahu saya kita telah melakukan rasionalisasi. Dari anggaran yang sekitar Rp 360 triliun lebih, sekarang sekitar 240 triliunan. Jadi itu telah dilakukan reformasi,” ucap Irawan.
Sementara untuk KDKMP, Irawan mendorong agar koperasi yang telah berdiri untuk segera dioperasikan, tanpa menunda-nunda dengan berbagai alasan. “Kami ingin mendorong ke depan, karena Bapak tadi bertanya apa peran DPR, agar KDKMP-KDKMP ini segera beroperasi, Pak. Segera beroperasi, sekali lagi segera beroperasi,” katanya.
Irawan juga mengingatkan agar KDKMP harus menjadi saluran distribusi berbagai barang subsidi dari pemerintah sekaligus pusat logistik di tingkat desa.
“Jadi, misalnya penyaluran berbagai jenis barang subsidi yang didelegasikan oleh pemerintah, terus kemudian sebagai hub untuk logistik, misalnya pos, yang saya dengar presentasi yang dilakukan oleh Danantara, itu kan sebenarnya bagus,” jelas dia.
Irawan turut menyinggung keberlanjutan subsidi dan kompensasi energi sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di tengah kondisi geopolitik global. Menurut dia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berisiko menimbulkan dampak luas bagi masyarakat.
“Di Indonesia, dengan keberpihakan nyata Pak Presiden, Pak Prabowo, hingga saat ini, subsidi dan kompensasi energi itu masih ditanggung oleh pemerintah ini,” jelas Irawan.
Meski mengapresiasi sejumlah kebijakan, Irawan menegaskan bahwa pemerintah tetap perlu memperbaiki pelaksanaan program dan komunikasi kebijakan agar masyarakat dapat memahami manfaatnya.
Menurut dia, Fraksi Golkar sebagai bagian dari koalisi pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama untuk mendukung keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran, sekaligus mendorong perbaikan kebijakan.
“Tanggung jawab kami juga sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” pungkas Irawan. []
