Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lessy mengingatkan seluruh kader agar tidak menjadikan politik sebatas perebutan kekuasaan dan perolehan kursi dalam pemilu.
Menurutnya, tanggung jawab utama partai politik adalah menjaga kepercayaan rakyat melalui kerja nyata, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan publik.
Pesan itu disampaikan Umar dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar, yang jatuh pada Selasa (20/10/2026).
Kepada Porostimur.com di Denpasar, Bali, Kamis (22/10/2026), ia menegaskan bahwa soliditas kader dan pengurus menjadi modal penting bagi Golkar untuk mempertahankan eksistensi sekaligus memperkuat pengabdiannya kepada masyarakat Maluku.
Umar menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus, kader, dan simpatisan yang selama ini bekerja bersama membesarkan Partai Golkar, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan.
“Yang pasti, saya berterima kasih kepada para kader dan pengurus, mulai dari tingkat kota, kecamatan, hingga kelurahan, serta seluruh kader dan simpatisan yang Alhamdulillah secara bahu-membahu bekerja bersama-sama sehingga menjadikan Golkar di Maluku seperti hari ini,” ungkapnya.
Menurut Umar, bertambahnya usia Partai Golkar harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Kader, kata dia, tidak cukup hanya menjaga kekompakan organisasi, tetapi juga harus mampu membuktikan keberpihakan kepada masyarakat melalui tindakan dan hasil kerja yang dapat dirasakan secara langsung.
“Sesuai dengan temanya, tentu kita sangat berharap bahwa Golkar akan selalu bersama rakyat dengan karya nyatanya menuju rakyat sejahtera,” katanya.
Fraksi Golkar Diminta Maksimalkan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
Umar menegaskan, prioritas utama DPD Partai Golkar Maluku saat ini adalah memastikan seluruh anggota Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Maluku maupun DPRD kabupaten/kota menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan partai tidak semata-mata diukur dari target perolehan kursi pada pemilu mendatang. Lebih dari itu, para wakil rakyat yang memperoleh mandat melalui Partai Golkar harus mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan yang menjawab kebutuhan publik.
“Yang pasti, kita berfokus dulu. Konsentrasi dan prioritas pertama adalah bagaimana teman-teman Fraksi Partai Golkar yang merupakan perwakilan partai bisa mewarnai dan memberikan kebijakan, baik melalui fungsi anggaran, legislasi, maupun pengawasan,” tegasnya.
Menurut Umar, ketiga fungsi tersebut merupakan instrumen penting bagi anggota legislatif untuk memastikan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan, program pembangunan terlaksana secara terarah, dan anggaran publik digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia meminta anggota Fraksi Golkar aktif memberikan masukan, kritik konstruktif, dan saran kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hubungan antara legislatif dan eksekutif, kata dia, harus dibangun melalui sinergi yang produktif tanpa mengabaikan fungsi pengawasan dan tanggung jawab masing-masing lembaga.
Umar juga menekankan pentingnya penentuan skala prioritas pembangunan. Di tengah berbagai kebutuhan masyarakat Maluku, kebijakan anggaran harus disusun secara cermat agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh persoalan mendasar dan memberikan manfaat nyata bagi warga.
“Bagaimana pemerintahan di Maluku hari ini bisa terus hadir dan memberikan kebermanfaatan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang sudah disusun bersama-sama dengan pemerintah,” ungkapnya.
Ia menambahkan, DPD Partai Golkar Provinsi Maluku akan terus mendorong para anggota fraksi agar konsisten menyuarakan aspirasi masyarakat, menyampaikan masukan kepada pemerintah, serta mengawal pelaksanaan program pembangunan daerah.
HUT ke-62 Jadi Momentum Perkuat Pengabdian kepada Rakyat
Selain menekankan kinerja para wakil rakyat, Umar mengajak seluruh kader Golkar di Maluku memperkuat soliditas dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Baginya, peringatan hari ulang tahun partai tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus menjadi pengingat atas tanggung jawab politik yang melekat pada setiap kader.
Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga melalui konsistensi dalam bekerja, kesediaan mendengarkan aspirasi, dan keberanian memperjuangkan kebutuhan rakyat.
“Ulang tahun ini bukan hanya tentang perayaan, tetapi bagaimana kita sebagai kader bisa terus hadir dan berbuat untuk rakyat. Kepercayaan masyarakat harus kita jaga dengan kerja nyata, mendengarkan aspirasi mereka, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Umar juga mengingatkan agar kader Golkar tidak hanya muncul di tengah masyarakat ketika berlangsung kegiatan seremonial atau agenda politik tertentu. Kehadiran partai, menurutnya, harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama melalui kontribusi terhadap penyelesaian persoalan sosial, pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan.
“Golkar harus selalu dekat dengan masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya melihat kita saat ada kegiatan seremonial, tetapi harus benar-benar merasakan kehadiran dan manfaat dari apa yang kita lakukan. Semoga di usia yang ke-62 ini, Golkar semakin solid dan semakin dipercaya rakyat,” tambahnya.
Umar berharap semangat kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan Partai Golkar terus dipelihara di seluruh tingkatan kepengurusan. Soliditas organisasi, menurut dia, harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengabdian dan kinerja politik yang berpihak kepada masyarakat.
Ia menegaskan, bagi Golkar Maluku, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan kekuatan politik, melainkan juga membuktikan bahwa kehadiran partai mampu memberi arti bagi kehidupan rakyat.
Dengan demikian, peringatan HUT ke-62 Partai Golkar diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh kader agar tetap dekat dengan masyarakat, mengawal kebijakan pembangunan, dan menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai ukuran utama keberhasilan pengabdian politik. []
