Berita Golkar – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2026, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui lima program prioritas.
Kelima program tersebut meliputi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (Gati), SuperApps Keluarga Indonesia, dan Lansia Berdaya (Sidaya). Program tersebut menyasar berbagai tahapan kehidupan, mulai dari pencegahan stunting hingga peningkatan kesejahteraan lanjut usia (lansia).
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan kementeriannya memiliki dua tanggung jawab utama, yakni menjaga stabilitas demografi dan memperkuat ketahanan keluarga. Menurutnya, pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan kesinambungan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.
“Kementerian kita ini mengurusi siklus kehidupan, yang saya sebut sebagai kementerian yang mengurusi investasi sumber daya manusia,” kata Wihaji dalam wawancara khusus bersama Media Indonesia, Rabu (14/10/2026), dikutip dari mediaindonesia.
GENTING JANGKAU HAMPIR 1,2 JUTA KELUARGA
Salah satu capaian utama Kemendukbangga/BKKBN terlihat melalui Genting. Berdasarkan data per 1 Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau 1.197.285 keluarga risiko stunting (KRS), dari target nasional sebanyak 1 juta keluarga.
Jumlah individu penerima manfaat mencapai 1.198.225 orang, dengan total 2.377.967 bantuan yang disalurkan. Program ini melibatkan 174.130 orangtua asuh dengan estimasi nilai bantuan Rp77,25 miliar.
Bantuan yang diberikan mencakup 1.030 bantuan rumah layak huni, 1.003 bantuan jamban sehat, 2.938 bantuan air bersih, 109.289 bantuan nutrisi, 2.258.505 bantuan edukasi, serta 5.202 bantuan pemberdayaan ekonomi.
Wihaji mengatakan, penanganan stunting tidak cukup dilakukan melalui pemenuhan gizi. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga, akses air bersih, sanitasi, kualitas tempat tinggal, dan pengetahuan mengenai kesehatan.
Ia menyebutkan terdapat sekitar 8,6 juta keluarga berisiko stunting di Indonesia, sedangkan prevalensi stunting masih berada pada angka 19,8%.
Karena itu, Genting melibatkan pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan masyarakat luas untuk mempercepat intervensi. Kemendukbangga/BKKBN juga menggandeng perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
TAMASYA PERLUAS LAYANAN PENGASUHAN ANAK
Tamasya merupakan salah satu upaya untuk mendukung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan sehingga orangtua dapat bekerja dengan anak tetap mendapatkan pengasuhan yang berkualitas.
Berdasarkan data per 11 September 2026, sebanyak 3.456 satuan layanan pengasuhan telah terdata secara nasional. Rinciannya, 285 unit dikelola pemerintah, 775 unit oleh perusahaan, dan 2.396 unit oleh masyarakat.
Berdasarkan data bulanan, pada Agustus 2026, layanan tersebut melibatkan 10.589 pengasuh. Namun, baru 1.876 pengasuh yang telah memiliki sertifikat. Sementara itu, jumlah anak yang mengikuti layanan Tamasya mencapai 35.052 orang, dengan 8.748 anak telah memperoleh pemantauan tumbuh kembang.
Wihaji menjelaskan, Tamasya tidak sekadar menyediakan tempat penitipan anak, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas pengasuh, dialog antara pengasuh dan keluarga, serta tindak lanjut apabila muncul persoalan dalam pengasuhan. “Program ini juga dikembangkan melalui kerja sama dengan perusahaan, termasuk sektor perkebunan, agar pekerja yang memiliki anak tetap dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaan tanpa mengabaikan kebutuhan pengasuhan,” jelasnya.
GATI DORONG AYAH TERLIBAT DALAM PENGASUHAN
Melalui GATI, pemerintah berupaya memperkuat keterlibatan ayah dalam pendidikan, pengasuhan, pembentukan karakter, dan kesehatan psikologis anak. Berdasarkan data per 8 Oktober 2026, edukasi Gati telah menjangkau 3.179.756 ayah dan calon ayah.
Wihaji menilai peran ayah tidak boleh terbatas pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Ayah juga perlu hadir secara emosional, membangun komunikasi, dan mendampingi perkembangan anak.
“Kegiatan yang didorong melalui program ini antara lain mengantar anak pada hari pertama sekolah dan mengambil rapor,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan sederhana tersebut dapat memperkuat hubungan emosional orangtua dan anak, sekaligus membantu mencegah persoalan psikologis pada anak dan remaja.
SIDAYA ANTISIPASI PENINGKATAN PENDUDUK LANSIA
Menghadapi perubahan struktur demografi, Kemendukbangga/BKKBN mengembangkan Sidaya untuk mendorong lansia tetap sehat, mandiri, aktif, dan produktif. Wihaji menyebutkan proporsi penduduk lansia Indonesia saat ini mencapai sekitar 11,9% dan diperkirakan meningkat menjadi 20% pada 2045.
Sidaya mencakup penguatan Bina Keluarga Lansia (BKL), Sekolah Lansia, pemeriksaan kesehatan, pendampingan perawatan jangka panjang, dan pemberdayaan ekonomi.
Sekolah Lansia menyediakan ruang belajar dan aktivitas sosial melalui pendidikan sepanjang hayat, olahraga, kegiatan keagamaan, serta pelatihan keterampilan.
Pemerintah juga mengembangkan program lansia entrepreneur agar lansia yang masih produktif memiliki kesempatan menjalankan kegiatan ekonomi.
Wihaji menekankan bahwa dukungan keluarga dan lingkungan sosial diperlukan untuk mengatasi kesepian serta menjaga kualitas hidup lansia.
SUPERAPPS INTEGRASIKAN INFORMASI DAN KONSULTASI KELUARGA
Kemendukbangga/BKKBN turut mengembangkan SuperApps Keluarga Indonesia untuk memperluas akses informasi kependudukan, konsultasi keluarga, penyuluhan, konseling berbasis kecerdasan buatan (AI), dan pendataan keluarga.
Layanan tersebut diharapkan membantu masyarakat menghadapi persoalan pengasuhan, komunikasi orang tua dan anak, kesehatan mental, serta perencanaan kehidupan keluarga.
Salah satu konsep yang dikembangkan adalah edukasi ‘siap hidup’ bagi kelompok usia 14–24 tahun. Materinya mencakup tanggung jawab pribadi, hubungan keluarga, perencanaan masa depan, dan tantangan kehidupan sosial.
Wihaji mengatakan generasi muda tidak hanya perlu dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga harus memiliki kemampuan membangun hubungan sosial dan keluarga yang sehat.
MBG 3B JANGKAU 10,93 JUTA PENERIMA
Selain lima program prioritas, Kemendukbangga/BKKBN mendukung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau MBG 3B.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional per 14 September 2026, program tersebut telah menjangkau 10.930.321 penerima manfaat. Jumlah itu terdiri atas 976.808 ibu hamil, 2.525.760 ibu menyusui, dan 7.427.753 balita non-PAUD.
Pelaksanaannya didukung 200.228 Tim Pendamping Keluarga dengan total 599.902 anggota dari unsur kader PKK, kader keluarga berencana, dan tenaga kesehatan.
Wihaji menegaskan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada ketersediaan makanan, tetapi juga membutuhkan pendampingan dan pengawasan agar bantuan benar-benar dikonsumsi oleh kelompok sasaran.
KUALITAS LAYANAN JADI TANTANGAN
Meski sejumlah program melampaui target, Wihaji mengakui pengawasan dan kualitas layanan masih menjadi tantangan. Ia menilai birokrasi perlu beralih dari pendekatan administratif menuju pendekatan substantif yang menekankan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita harus jujur, pemerintah ini kalau tidak hati-hati lebih cenderung administratif. Ketika targetnya satu juta, yang dipikirkan bagaimana supaya tercapai satu juta. Padahal, yang harus kita ubah adalah pendekatannya, jangan hanya administratif, tetapi harus substantif,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah membentuk tim pengendali untuk memperkuat pemantauan pelaksanaan program hingga tingkat daerah. Masyarakat dan media juga didorong ikut mengawasi agar capaian yang dilaporkan sesuai dengan kondisi lapangan.
Di luar program prioritas, Kemendukbangga/BKKBN tetap menjalankan pelayanan keluarga berencana (KB) dan pengendalian penduduk. Wihaji menyebutkan angka fertilitas total Indonesia berada di kisaran 2,1 anak per perempuan.
Pemerintah juga mendorong pemerataan akses kontrasepsi, peningkatan kualitas perencanaan keluarga, serta keterlibatan laki-laki dalam penggunaan kontrasepsi. Selain itu, Peta Jalan Pembangunan Kependudukan disiapkan untuk mengoordinasikan tanggung jawab lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Wihaji berharap seluruh program tersebut menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“Capaian administratif harus diikuti pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, dan evaluasi dampak berkelanjutan agar keluarga semakin tangguh dan generasi mendatang lebih sehat serta berdaya saing,” pungkasnya. []
